menarakaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti hasil reses masa sidang I tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih perlu mendapat perhatian lebih.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih berfokus pada pembangunan infrastruktur hingga 85%, sementara kebutuhan dasar warga seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, dan pendidikan belum sepenuhnya terakomodasi.
Reses ini dilaksanakan di Perum H. Sadri (Kehakiman), Blok CC 1 RT. 2, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda pada Rabu (29/1/2025) untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Salah satu temuan utamanya adalah masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Saya ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan, bukan hanya dalam hal pembangunan jalan, tetapi juga kesejahteraan mereka. Ternyata, pemberdayaan masyarakat masih kurang diperhatikan, padahal pembangunan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya dengan infrastruktur,” ujar Puji.
Ia menekankan bahwa hasil reses ini akan diparipurnakan dalam laporan resmi DPRD, agar Pemkot Samarinda segera menindaklanjutinya.
Salah satu usulan penting yang diangkat Puji adalah subsidi silang untuk pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, kebijakan ini sudah diusulkan sejak tiga tahun lalu dan kini mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Harapannya, pada PPDB tahun ajaran 2025-2026, subsidi dari pemerintah dapat membantu anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri agar bisa bersekolah di swasta tanpa kendala biaya. Ini penting agar sekolah swasta tidak mati suri dan semua anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Dengan berbagai masukan dari reses ini, Sri Puji berharap Pemkot Samarinda dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas hidup warga secara keseluruhan. (*)
