menarakaltim.com, SAMARINDA — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda menyoroti belum tampaknya langkah konkret dari DPRD Kalimantan Timur dalam mendorong penggunaan hak angket.
Hingga kini, komitmen yang disampaikan dinilai masih sebatas pernyataan tanpa realisasi yang dapat diuji oleh publik.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Samarinda, Gabriel, yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam merespons situasi ini.
“Jangan bermain di level wacana. Hak angket bukan untuk dibicarakan, tapi dijalankan. Publik tidak butuh janji, publik butuh keputusan,” tegasnya, Senin (27/4/2026)
Menurut GMNI, pernyataan bahwa hak angket “akan dibahas lintas fraksi” justru berpotensi memperlambat proses dan membuka peluang kompromi politik yang dapat melemahkan inisiatif tersebut sebelum dijalankan.
“Kalimat ‘akan dibahas’ terlalu sering menjadi pintu masuk untuk menunda, mengulur waktu, bahkan mengubur isu. Jika ini terus terjadi, publik berhak menilai ada upaya sistematis untuk meredam tekanan,” lanjut Gabriel.
GMNI memandang situasi ini sebagai momen krusial bagi DPRD Kalimantan Timur untuk menunjukkan perannya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal sikap politik. Kalau DPRD serius, buktikan dalam tindakan. Tetapkan di paripurna, bentuk panitia angket, dan buka seluruh proses ke publik. Kalau tidak, publik berhak menilai ini bukan keseriusan, melainkan manuver politik,” ujarnya.
Selain itu, GMNI turut menanggapi pernyataan Rudy Mas’ud terkait kesiapan membuka data. Mereka menilai bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Keterbukaan tidak diukur dari pernyataan, tetapi dari keberanian menghadapi proses. Kalau benar terbuka, maka tidak ada alasan untuk menghindari hak angket,” tegas Gabriel.
Sebagai penutup, GMNI Samarinda menyatakan akan terus mengawal perkembangan isu ini serta meningkatkan tekanan publik apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
“Ini bukan sekadar isu. Ini soal keberanian. DPRD Kaltim sedang diuji berdiri di pihak rakyat, atau memilih diam dan kehilangan keberanian politiknya di hadapan publik,” tutup Gabriel.
