Menarakaltim.com, Samarinda – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Samarinda pada Kamis (20/2/2025). Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengawasan ruang aman di sekolah.
Dalam orasinya, massa aksi menilai Inpres tersebut tidak pro-rakyat dan mendesak DPRD untuk segera mengambil langkah konkret. PMII juga meminta audit menyeluruh terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan tugasnya.
Isu lain yang disoroti adalah perlunya pengawasan ketat oleh Komisi IV DPRD terhadap Dinas Pendidikan, terutama dalam menjamin keamanan lingkungan belajar di jenjang TK, SD, dan SMP.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang berperan aktif sebagai pengawas kebijakan publik.
“Ada hal-hal yang sudah kami tindaklanjuti, tapi masukan dari PMII tetap penting. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Iswandi menyebutkan, pihaknya telah memanggil sejumlah OPD terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas permasalahan yang diadukan masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan layanan air bersih. DPRD, kata dia, akan memberikan waktu kepada OPD untuk melakukan perbaikan sebelum meminta tindakan tegas dari Wali Kota.
“Kalau tidak ada perkembangan yang signifikan, kami akan rekomendasikan langkah lanjutan kepada eksekutif,” tegasnya.
Terkait permintaan pengawasan di sektor pendidikan, Iswandi mengungkapkan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual di sekolah yang belakangan mencuat.
Ia memastikan Komisi IV DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan setelah pejabat terkait kembali dari tugas luar.
“Kami ingin penyelesaian yang cepat dan tepat. Begitu mereka kembali, persoalan ini langsung kami bahas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iswandi berharap sinergi antara mahasiswa dan DPRD terus terjalin.
“Kami terbuka terhadap masukan. Pengawasan dari masyarakat seperti ini sangat bermanfaat untuk kemajuan Kota Samarinda,” pungkasnya.
