menarakaltim.com, SAMARINDA — Bencana tanah longsor yang terjadi pada Senin pagi di kawasan Lempake, Samarinda, meninggalkan duka mendalam. Tiga nyawa melayang akibat runtuhnya material tanah yang tidak mampu menahan derasnya hujan sejak dini hari.
Di antara titik terdampak, proyek strategis Terowongan Selili ikut menjadi perhatian utama karena ikut mengalami kerusakan.
Terowongan Selili, yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di jalur penghubung Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap, tiba-tiba menjadi simbol kekhawatiran warga.
Proyek yang seharusnya menjadi lompatan infrastruktur justru kini menuai pertanyaan besar mengenai ketahanan konstruksinya.
Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, angkat suara atas insiden ini. Ia menilai bencana tersebut menjadi cermin bahwa masih banyak celah dalam pengawasan proyek berskala besar di kota ini.
“Segera lakukan audit teknis terhadap struktur bangunan dan metode perencanaannya. Jangan sampai proyek yang dibiayai dari uang rakyat justru menjadi ancaman bagi keselamatan publik,” ujar Rohim, Senin (12/5/2025).
Ia menduga, lemahnya perhitungan teknis pada elemen krusial seperti dinding penahan tanah dapat menjadi salah satu penyebab longsor.
Dalam konteks curah hujan ekstrem seperti yang melanda Samarinda belakangan ini, seharusnya risiko geoteknikal sudah menjadi bagian dari mitigasi sejak perencanaan awal.
“Kalau dari awal perhitungan daya dukung tanah dan risiko hidrologis dilakukan secara presisi, tentu kemungkinan terjadinya longsor bisa diminimalkan. Di sini kita melihat ada celah yang patut diperiksa,” ujarnya menambahkan.
Tidak hanya itu, Rohim juga mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda bertindak tegas terhadap pelaksana proyek.
Bila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran teknis, ia mendorong agar sanksi diberikan secara tegas dan transparan.
“Ini bukan hanya soal proyek gagal fungsi. Ini soal nyawa. Tidak ada tempat bagi kontraktor yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai standar keamanan. Keselamatan warga tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Peristiwa longsor ini membuka tabir baru atas lemahnya sistem kontrol dalam pelaksanaan proyek infrastruktur besar di Samarinda.
Tragedi yang merenggut korban jiwa itu menyisakan pertanyaan mendalam: sejauh mana kualitas dan keamanan benar-benar dijadikan prioritas dalam pembangunan?
Bagi masyarakat, insiden ini bukan sekadar musibah alam, melainkan juga sinyal bahwa pengawasan dan komitmen terhadap standar keselamatan harus diperkuat.
DPRD pun kini mendesak agar Pemkot melakukan evaluasi total terhadap seluruh proyek strategis yang tengah berjalan maupun yang sudah rampung.
Langkah korektif perlu segera diambil agar kepercayaan publik terhadap pembangunan tidak ikut runtuh bersama longsoran tanah yang terjadi.
Sebab pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur yang megah, tapi tentang jaminan rasa aman bagi semua. (ADV/DPRDSMD/RN)
