menarakaltim.com, SAMARINDA — Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Senin dini hari kembali memicu genangan di sejumlah kawasan langganan banjir.
Dari pusat kota hingga pinggiran, air meluap dan mengganggu aktivitas warga. Di balik luapan air, muncul pula luapan keprihatinan dari kalangan legislatif terhadap pola penanganan yang dinilai masih belum menyentuh akar masalah.
Sani Bin Husain, anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyampaikan kritik konstruktif atas pendekatan yang selama ini diambil Pemerintah Kota.
Menurutnya, proyek drainase dan normalisasi yang digalakkan selama ini belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural banjir yang semakin kompleks.
“Langkah teknis seperti membangun saluran air tentu penting. Tapi kalau hanya itu yang jadi andalan, maka kita hanya mengobati gejala, bukan menyelesaikan penyakitnya,” ujarnya, Senin (12/5/2025).
Politisi yang juga dikenal vokal dalam isu lingkungan itu menilai, penanganan banjir harus melampaui sekadar pembangunan fisik. Ia mengajak Pemkot untuk membangun kebijakan berbasis sains dan kajian akademik yang menyeluruh.
Bagi Sani, banjir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah ekologi, tata ruang, perilaku sosial, hingga dinamika perubahan iklim.
“Samarinda butuh pendekatan yang tidak reaktif dan sektoral. Kita harus duduk bersama, libatkan para ahli, universitas, dan lembaga penelitian. Tanpa data yang valid dan analisis yang tajam, kita hanya akan terus membuat tambal sulam,” ungkapnya.
Ia juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pengendalian banjir yang telah dikerjakan beberapa tahun terakhir.
Evaluasi ini dinilainya penting, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menjamin bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata.
“Transparansi dan evaluasi itu kunci. Ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat. Jangan sampai kita terus menghabiskan anggaran tanpa tahu sejauh mana efektivitasnya,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada aspek kebijakan dan infrastruktur, Sani menyoroti pula pentingnya membangun partisipasi publik. Kesadaran warga dalam menjaga lingkungan, menurutnya, harus dibangun sejak dini.
“Banjir itu tidak hanya akibat curah hujan tinggi, tapi juga akibat kebiasaan buruk seperti membuang sampah ke parit dan sungai. Pemerintah bisa membangun ribuan meter drainase, tapi kalau masyarakat tak peduli, maka semuanya akan sia-sia,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat banjir bukan lagi sebagai bencana rutin yang harus diterima begitu saja, tapi sebagai tantangan bersama yang membutuhkan solusi kolektif dan terukur.
Bencana yang kembali menggenangi kota ini seakan menjadi alarm keras, bahwa Samarinda tak bisa lagi bertahan dengan pola lama. Tanpa lompatan strategis, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang menghantui. (ADV/DPRDSMD/RN)
