menarakaltim.com, SAMARINDA – Suasana hangat penuh dialog mewarnai malam Sabtu (26/7/2025), di Guest House Pendopo Lamin Etam. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengundang para pemimpin organisasi media, wartawan senior, hingga pimpinan perusahaan pers untuk berbincang langsung, menyampaikan aspirasi dan membedah sejumlah isu strategis daerah.
Pertemuan itu berlangsung cair namun berbobot. Gubernur Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum menjawab terbuka setiap pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis.
Mengawali diskusi, Gubernur Harum menjelaskan bahwa masa efektif kepemimpinannya baru berjalan sekitar empat hingga lima bulan. Hal ini disebabkan sejumlah agenda resmi seperti Retreat Magelang pasca-pelantikan, serta keberangkatannya menjalankan ibadah umrah dan haji.
“Banyak hari libur nasional juga yang menyita waktu kerja efektif kami. Tapi kami maksimalkan yang ada,” ujar Harum.
Topik berikutnya menyentuh pembahasan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Harum memaparkan, terdapat kendala teknis dalam pencairan dana dari pusat yang menyebabkan terjadinya Silpa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Misalnya, dana transfer yang baru masuk pada pertengahan Agustus membuat Dinas Kehutanan dan Dinas PUPR mengalami Silpa hingga ratusan miliar rupiah.
Ia juga menjelaskan bahwa dari total APBD Kaltim sekitar Rp20 triliun, sekitar Rp7 triliun tidak dapat digunakan secara langsung oleh provinsi.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) misalnya, mayoritasnya merupakan hak kabupaten/kota. Belum termasuk belanja yang dialokasikan untuk BLUD dan dana aspirasi legislatif.
“Kondisi ini harus dipahami bersama agar tidak muncul kesan seolah ada dana besar yang tidak dimanfaatkan. Saya harap media bisa membantu menyampaikan fakta yang benar kepada masyarakat,” jelasnya.
Dialog memuncak saat Munanto, wartawan senior dari Jurnal Borneo, mempertanyakan efektivitas program Gratispol dan Jospol. Ia menyoroti masih adanya orang tua yang harus mengeluarkan biaya pendidikan meskipun disebut gratis.
Gubernur pun menjawab tegas. Ia menyebut keterbatasan anggaran tahun 2024 menjadi alasan utama, karena ia dan Wakil Gubernur Seno Aji belum dilibatkan dalam penyusunannya.
“Gratispol sudah kami mulai untuk siswa dan mahasiswa baru tahun ini. Tahun depan akan kami perluas ke seluruh jenjang semester. Jika ada laporan pungutan, sebutkan detailnya, kami akan panggil langsung kepala sekolahnya,” tegasnya.
Lukman dari Detak Kaltim menyampaikan harapan agar pokir untuk media tetap dipertahankan, termasuk membuka peluang beasiswa tanpa batasan usia bagi awak media.
Menanggapi itu, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada larangan pemberian pokir kepada media, selama prosesnya mengikuti aturan dan tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Semua harus transparan. Jika tidak sesuai aturan, maka akan jadi temuan, dan bukan hanya medianya yang disalahkan, tapi juga pejabat yang bertanda tangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Harum menyampaikan keberpihakannya pada pembangunan wilayah pinggiran dan perbatasan. Ia bahkan mengaku telah mencoret sejumlah proyek jalan alternatif di kawasan perkotaan demi mengalihkan anggaran ke daerah yang lebih membutuhkan.
“Kita utamakan pembangunan jalan di pedalaman. Keadilan pembangunan itu penting,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur kembali menegaskan fokus utamanya ialah pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur merata, serta pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi kreatif. Ia pun berharap agar media terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang membangun dan mengedukasi publik.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, Ketua PWI Kaltim Abdul Rahman, Ketua JMSI Kaltim Muhammad Sukri, Ketua Umum Amsindo Andre, serta perwakilan SMSI dan jurnalis dari berbagai platform media. (*)
