menarakaltim.com, SAMARINDA – Suasana memanas sempat melingkupi kawasan Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025). Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) berkumpul di depan Gedung DPRD Kaltim, membawa tuntutan agar suara mereka tidak lagi diabaikan pemerintah.
Sekitar pukul 14.30 WITA, ketegangan mulai mereda. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama anggota dewan lainnya seperti Abdul Giaz, Husni Fachruddin, Damayanti, Henry Pailan, dan Subandi, memutuskan turun langsung menemui massa.
Dengan langkah tegas, rombongan legislator itu berjalan melewati barikade polisi menuju kerumunan mahasiswa yang sejak pagi meneriakkan aspirasi mereka.
Melalui pengeras suara, Hasanuddin menyampaikan komitmen DPRD Kaltim untuk menjadi penghubung antara mahasiswa dan pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa suara massa tidak akan berhenti di gerbang gedung dewan.
“Kami mendengar, kami melihat, dan kami memahami apa yang menjadi keresahan adik-adik mahasiswa hari ini. DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyerap aspirasi ini dan menyampaikannya secara resmi ke DPR RI maupun kementerian terkait,” tegas Hasanuddin, disambut sorakan dukungan dari massa.
Hasanuddin memastikan semua tuntutan yang disuarakan akan dituangkan dalam dokumen resmi DPRD Kaltim agar memiliki legitimasi ketika sampai di Jakarta.
“Jangan ragukan niat kami. Aspirasi ini akan kami masukkan ke dalam rekomendasi resmi dewan, sehingga tidak sekadar berhenti di sini,” ujarnya.
Keputusan pimpinan dewan untuk menemui massa di tengah aksi mendapat perhatian luas, terutama di tengah memanasnya isu-isu nasional seperti RUU KUHP dan RUU PPRT.
Menurut Hasanuddin, langkah itu merupakan bentuk penghormatan DPRD Kaltim terhadap gerakan mahasiswa.
“Kami ingin memastikan bahwa isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa di Samarinda tidak akan terabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, dewan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas mekanisme penyampaian aspirasi tersebut.
“Tugas kami adalah menjembatani suara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat. Kami tidak boleh menutup mata,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, aksi di depan gedung DPRD berangsur kondusif. Mahasiswa yang semula mendesak pembukaan pintu gerbang mulai duduk dan mendengarkan penjelasan para legislator.
Meski demikian, koordinator aksi mengingatkan agar janji dewan tidak berhenti di ucapan semata.
“Kami tidak ingin ini hanya sekadar kata-kata manis. Kami ingin bukti tertulis bahwa tuntutan rakyat Kaltim benar-benar dikirim ke Jakarta atau pusat,” seru salah satu perwakilan mahasiswa. (RN)
