menarakaltim.com, Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengalami pergantian kepemimpinan. Mochammad Suharyanto kini menggantikan Agus Priyono sebagai Kepala BPK Kaltim.
Momentum ini menjadi titik penting dalam penguatan transparansi serta pengawasan anggaran di Provinsi yang tengah berkembang pesat.
Serah terima jabatan (Sertijab) pada Jumat (7/3/2025) siang, turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta perwakilan dari BPK RI, Fathan Subchi. Beberapa kepala daerah dari berbagai wilayah di Kaltim juga hadir untuk menyaksikan pergantian kepemimpinan ini.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Ia menyebutkan bahwa, selama ini Kaltim telah mendapatkan 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
“BPK adalah mitra strategis dalam memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan sinergi semakin kuat untuk mengawal tata kelola anggaran yang tepat sasaran serta sesuai dengan standar operasional,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa BPK juga memiliki peran penting dalam mengawasi potensi tindak korupsi di setiap satuan kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia berharap agar BPK terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengawal penggunaan dana publik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kaltim.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan apresiasi terhadap kinerja Agus Priyono selama menjabat.
Ia menilai bahwa komunikasi dan kerja sama BPK dengan legislatif selama ini berjalan baik.
“Pak Agus Priyono selama ini bekerja sama dengan legislatif dengan sangat baik, komunikasi lancar, dan tidak ada hambatan. Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin,” ungkap Hasanuddin.
Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan DPRD kepada eksekutif.
Menurutnya, ada beberapa rekomendasi dari BPK yang perlu dikaji ulang dan dikawal lebih lanjut oleh kepemimpinan yang baru.
Sebagai pejabat yang baru dilantik, Mochammad Suharyanto diharapkan dapat membawa pendekatan baru dalam pengawasan keuangan daerah.
Tidak hanya sekadar menjalankan audit, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, Agus Priyono menyampaikan pesan kepada penggantinya agar tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Kami berharap kinerja yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan. BPK harus tetap hadir untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa, pengaduan dari masyarakat terkait indikasi penyimpangan anggaran akan selalu ditindaklanjuti dengan proses verifikasi ketat.
Menurutnya, semua laporan akan dikaji berdasarkan bukti konkret sebelum ditindaklanjuti dalam audit resmi.
Dalam beberapa tahun terakhir, BPK Kaltim telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai sektor, termasuk pengelolaan dana publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Agus Priyono menyebutkan bahwa, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian di masa mendatang, salah satunya adalah pengawasan terhadap perjalanan dinas pejabat daerah, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami selalu melakukan audit berdasarkan data dan temuan di lapangan. Jika ada indikasi penyalahgunaan dana, maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata Agus.
Dengan kepemimpinan baru di BPK Kaltim, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, sehingga pembangunan di Kaltim dapat berjalan dengan lebih bersih dan tepat sasaran. (RN)
