menarakaltim.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) melaksanakan Rapat koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan.
Rapat yang dihelat di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, pada Selasa(11/11/2025) ini mengusung tema Finalisasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pemutakhiran Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FVSA) serta Neraca Bahan Makanan (NBM).
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, para kepala desa dan stakeholder terkait.
Plt. Kepala Disketapang Ananias dalam laporannya menjelaskan, Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan membahas tiga tema penting.
Pertama, terkait finalisasi Renstra Disketapang. Kedua, pemutakhiran data peta kerawanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiga, penghitungan neraca bahan makanan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025.
Dalam pemaparannya, orang nomor satu di Disketapang Kukar ini juga mengklarifikasi definisi tentang desa rawan pangan yang ditafsirkan secara keliru oleh oknum kepala desa.
Menurutnya istilah desa rawan pangan berarti bila terjadi potensi gangguan, maka akan muncul kerawanan pangan di desa tersebut.
“Sehingga, mohon maaf, bapak/ubu kepala desa, jangan alergi dengan istilah desa rentan rawan pangan. Jadi, desa rentan rawan pangan sudah kami petakan untuk kemudian dimutakhirkan datanya,” bebernya.
Selain itu, sambung Ananias, pembahasan mengenai neraca bahan makanan (NBM) mencakup ketersediaan, kebutuhan, dan tingkat konsumsi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakannya, selain pembahasan mengenai tiga tema besar dalam Rakor tersebut, kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait dengan upaya penyelamatan pangan.
Ada pun beberapa lembaga dan instansi yang akan melakukan penandatanganan di antaranya: Hotel Grand Elty Tenggarong, yang mewakili PHRI dan hotel-hotel di seluruh Tenggarong, Rumah Makan Tepian Pandan, yang mewakili seluruh rumah makan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan SPPG atau Dapur MBG yang ada di Kecamatan Tenggarong. Begitu pula Kelompok Wanita Tani (KWT), Yayasan Masjid Sajid Tenggarong, dan Unikarta.
“Para stakeholder ini akan menjadi donatur untuk pangan berlebih. Dengan demikian, pangan-pangan yang berlebih di restoran, rumah makan, hotel, termasuk dapur MBG bakal didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Sedangkan, kata dia, Kelompok Wanita Tani (KWT) Kabupaten Kutai Kartanegara, Yayasan Masjid Sajid Tenggarong, dan Unikarta bakal menjadi relawan yang mendistribusikan pangan dari hotel, restoran, dan dapur MBG ke panti asuhan, pesantren, dan masyarakat yang membutuhkan.
Ananias bilang terkait perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan sebagainya pada tahap awal akan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Disketapang.
“Ke depan, setelah berkembang, diharapkan banyak sumber dana lain yang bisa kita gali untuk kegiatan relawan penyelamatan pangan ini,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya mengatakan melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
Ia merincikan salah satu aspek positif kejelian Plt. Disketapang yang berpotensi memiliki dampak yang luas bagi masyarakat terletak pada kemampuan untuk memprediksi adanya
kelebihan produksi pangan.
Sementara di sisi lain, ada kerentanan pangan di beberapa desa. Serta peluang untuk mengelaborasikan program pemerintah pusat dan seluruh stakeholder melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi Sunggono hal ini dinilai penting dan merupakan langkah nyata untuk menghindari sekaligus mengantisipasi adanya potensi kerawanan pangan dan dampak inflasi akibat kebijakan MBG.
Tak hanya itu, langkah ini juga merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan kegiatan di wilayah yang mendukung program MBG.
Melalui kegiatan Rapat koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama lintas sektor ini menandai tonggak awal langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Disketapang untuk mengambil langkah nyata dalam upaya penyelamatan pangan dari tempat-tempat yang memiliki kelebihan pangan untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan pangan sekaligus konkritisasi cara berpikir antisipatif terhadap adanya potensi kerawanan pangan dan dampak inflasi akibat kebijakan MBG. (ADV/PROKOMKUKAR/Vinsen).
