menarakaltim.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menata arah pembangunan jangka menengahnya dengan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD tahun 2026.
Forum strategis ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, dan menjadi tonggak penting dalam menajamkan arah kebijakan lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa RPJMD ini dirancang sebagai peta jalan menuju visi besar “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.” Empat prioritas utama pun ditetapkan sebagai pijakan: penguatan sektor pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang andal, dan pengembangan ekonomi yang inklusif.
“Kami ingin menciptakan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka, tapi benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat dari semua lapisan,” ujar Gubernur Rudy dalam sambutannya.
Pemerintah provinsi turut mengenalkan sejumlah program unggulan sebagai manifestasi dari visi tersebut.
Program Gratis Pol hadir dengan layanan pendidikan dan kesehatan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, ditambah dukungan seragam sekolah, layanan kesehatan, akses internet desa, bantuan administrasi kependudukan, hingga fasilitas perjalanan ibadah.
Sementara Gas Pol dirancang sebagai akselerator pembangunan melalui sektor-sektor unggulan dan mendorong partisipasi ekonomi rakyat.
Kaltim juga menegaskan perannya dalam pembangunan nasional, terutama sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk itu, RPJMD ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029). Gubernur menyebut transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, pertanian modern, dan ekonomi hijau sebagai langkah penting mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan migas.
Penetapan final RPJMD direncanakan pada Agustus 2025, sementara dokumen RKPD 2026 ditarget rampung paling lambat akhir Juni tahun ini. Keduanya akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan APBD 2026.
“Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Kami mengundang seluruh unsur masyarakat dari DPRD, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat untuk berkolaborasi menyusun perencanaan yang realistis dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Rudy.
Musrenbang ini dihadiri lintas sektor, mulai dari pejabat kementerian, wakil rakyat pusat dan daerah, pimpinan TNI/Polri, hingga perwakilan adat, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai episentrum pembangunan berkelanjutan di masa depan. (*)
