menarakaltim.com, Samarinda — Sengkarut megaproyek Teras Samarinda makin meruncing. Sebanyak 84 pekerja proyek masih belum menerima hak mereka, meski sudah lebih dari setahun berlalu sejak pekerjaan dimulai.
Upaya penyelesaian lewat rapat-rapat di DPRD Samarinda pun berulang kali berujung tanpa solusi.
Kemarahan mencuat di kalangan anggota DPRD, terutama setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda dua kali mangkir dalam rapat evaluasi.
Ketidak hadirannya dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab, serta menunjukkan sikap tidak menghormati DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan publik.
Situasi memanas saat rapat terakhir, di mana Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, meluapkan kekecewaannya dengan melempar nasi kotak ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR.
Ia geram karena perwakilan yang dikirim ke rapat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
“Berulang kali rapat, tapi hasilnya nol! Kepala Dinas PUPR selalu absen, padahal ini menyangkut hak pekerja yang sudah satu tahun lebih tidak dibayar. Ini bukan sekadar masalah uang, ini tentang keadilan!” tegas Abdul Rohim, Minggu (2/3/2025).
Ia juga menyinggung perbedaan perlakuan terhadap DPRD dan wali kota.
“Kalau wali kota yang memanggil, dia pasti datang. Tapi kalau kami yang memanggil, selalu mangkir. Ini bentuk pelecehan terhadap DPRD,” lanjutnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa persoalan ini lebih besar dari yang terlihat. Laporan yang diterima DPRD menyebutkan bahwa, kasus keterlambatan pembayaran upah ini kemungkinan dialami lebih banyak pekerja.
“Ini baru sebagian yang berani bersuara. Jangan-jangan masih banyak lagi yang mengalami hal sama tapi memilih diam,” ujarnya.
Menanggapi kritik atas tindakan emosionalnya, Abdul Rohim menyatakan siap menghadapi konsekuensi, termasuk jika dirinya dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD.
“Saya tidak takut. Jika harus jadi ‘tumbal’ agar hak pekerja segera dibayarkan, saya siap!” katanya.
DPRD Samarinda kini menekan Pemerintah Kota dan Dinas PUPR agar segera menuntaskan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian konkret, DPRD mengancam akan mengambil langkah yang lebih tegas.
“Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Kalau hak pekerja tak segera dibayarkan, kami tidak akan tinggal diam,” tutupnya. (ADV/DPRDSMD/AK)
