menarakaltim.com, SAMARINDA – Komisi II DPRD menagih janji Pemkot Samarinda untuk mengaktifkan potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui pengelolaan parkir kendaraan umum.
Walikota Samarinda Andi Harun sendiri diketahui telah lama menerbitkan program pungutan parkir kendaraan menggunakan sistim digital yang diberi nama E-Parking di kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Miranda menghimbau pemberlakuan sistim program E-Parking disegerakan karena dinilai berpotensi mendorong upaya income daerah yang menjanjikan.
Dia menjelaskan, E-Parking merupakan salah satu peluang besar untuk mendongkrak PAD Samarinda. Untuknya, Anggota Komisi II ini menginginkan agar program tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebab selain bisa memberikan pendapatan daerah, program ini juga berfungsi mencegah kebocoran PAD dari sektor pungutan parkir kendaraan.
“DPRD telah memberikan masukan kepada walikota untuk merealisasikan Pemberlakuan E-Parking itu, tapi hingga kini belum kita lihat realisasinya. Sehingga kita mendorong E-parking itu harus di ujicoba kan mulai dari lingkungan pasar saja dulu,” terang Novi saat berdiskusi dengan Wartawan diruang kerjanya, Kamis, 2 Nopember 2021.
Persoalan pengaktifan E-Parking ini yang harus pro aktif menggagas urusan parkir adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. OPD seharusnya sudah memiliki program titik pengaktifan E-Parking, tetapi seperti terlihat saat ini OPD terkait juga belum punya agenda jelas soal pengelolaan dan pemanfaatan potensi peningkatan PAD itu.
“Kita lihat OPD lamban memanfaatkan potensi PAD ini,” tambahnya.
Komisi II menilai atara walikota dan OPD belum sejalan. Alasan Novi sebab menurutnya Andi Harun berlari untuk meningkatkan PAD melalui E-Parking, tetapi para OPD terkait berjalan sangat lamban bahkan terlihat “cuek’ dengan program Walikota. Olehnya, Novi, menghimbau Walikota untuk bertindak tegas terhadap OPD sehingga apabila ada program yang dirancang oleh Pemkot OPD aktif mendukungnya melalui aksi nyata dilapangan.
Sesungguhnya soal E-Parking ini sudah mendapat respon dari masyarakat untuk di fungsikan. Bahkan Novi mengatakan, sejumlah lembaga penting, salah satunya Perusahaan Bank Kaltim mendukung program itu, dan bisa diajak atau ditawari melakukan kerja sama, untuk mengelola lahan E-Parking. ” Sayangnya peluang itu belum dilaksanakan,” tutur Novi lagi.
Dia tegaskan bahwa bank Kaltim sudah menyatakan siap menyediakan fasilitas dan peralatan terkait parkiran. Sayangnya pihak Pemkot dinilai kurang merespons, dukungan bank Kaltim tersebut. ” Kami di Komisi II juga, tidak paham dimana leak permasalahan kendala Pemkot sehingga belum bergerak. Tutupnya. (adv)
