Menarakaltim.com, Samarinda – Isu pendirian rumah ibadah kembali menjadi sorotan publik di Samarinda. Kali ini, pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan semacam ini tidak bisa hanya mengandalkan kelengkapan administratif.
Menurut Novan, ada dimensi sosial yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam proses pendirian rumah ibadah. Ia mengingatkan bahwa prosedur hukum dan administrasi memang penting, namun pendekatan kemanusiaan dan dialog sosial harus berjalan seiring agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
“Urusan rumah ibadah ini sensitif. Jangan hanya melihat berkas-berkasnya lengkap atau tidak. Kita juga harus bertanya, apakah masyarakat sekitar benar-benar merasa nyaman? Apakah ada keresahan yang terpendam?” ujar Novan belum lama ini.
Ia menilai, transparansi dalam proses dan pelibatan seluruh unsur masyarakat merupakan kunci utama untuk mencegah potensi konflik. Meski dalam aturan pendirian rumah ibadah sudah disyaratkan adanya dukungan dari warga, proses pengumpulan dukungan tersebut harus benar-benar akuntabel.
Novan juga menekankan pentingnya memverifikasi suara masyarakat secara terbuka, bukan sekadar mengandalkan dokumen yang bisa menimbulkan keraguan.
Ia khawatir, jika daftar dukungan tidak valid atau terkesan terburu-buru, hal itu justru akan memicu ketegangan sosial.
“Kadang dalam pelaksanaannya, tidak semua pihak dilibatkan secara utuh. Ini yang bisa memunculkan kecurigaan atau bahkan penolakan yang lebih keras,” tambahnya.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa jika mayoritas masyarakat memang telah memberikan persetujuan sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan untuk menghentikan proses pembangunan.
Namun ia mengingatkan, pemerintah harus tetap menjaga ruang dialog terbuka bagi warga yang belum merasa dilibatkan.
“Kalau aturan terpenuhi dan mayoritas menyetujui, ya silakan berjalan. Tapi jangan abaikan suara yang berbeda. Tugas pemerintah adalah memastikan semua merasa dihormati,” tegas politisi muda tersebut.
Novan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah kelurahan yang telah mencoba memfasilitasi proses mediasi.
Namun ia menyoroti bahwa dinamika di lapangan menunjukkan masih adanya keberatan, terutama menyangkut keabsahan daftar dukungan warga yang mendukung pembangunan gereja tersebut.
Dengan situasi yang masih berkembang, Novan berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah.
“Ini soal toleransi, bukan menang-menangan. Kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)
