Menarakaltim.com, Samarinda – Wacana pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Samarinda yang digagas pemerintah pusat menuai perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi.
Ia meminta agar program ini tidak terburu-buru dijalankan sebelum benar-benar siap di tingkat pelaksana.
Menurutnya, meskipun konsep pemberdayaan ekonomi melalui koperasi merupakan hal yang patut didukung, namun eksekusinya harus mengacu pada kesiapan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas agar memenuhi agenda politik pusat.
“Di Samarinda, kita mengenalnya dengan nama Kelurahan Merah Putih, bukan Desa. Tapi sejauh ini, saya belum melihat ada langkah konkret. Jangan sampai program ini hanya menjadi pemanis pidato,” kata Iswandi belum lama ini.
Salah satu hal yang disoroti Iswandi adalah ketiadaan skema pendanaan yang jelas untuk menopang koperasi di tingkat kelurahan.
Ia mengingatkan bahwa membangun koperasi tidak bisa hanya dengan semangat, tapi harus dibarengi dengan modal yang realistis dan rencana bisnis yang matang.
“Kalau memang koperasi ini ingin mengelola unit usaha seperti apotek, klinik, atau layanan lainnya, pertanyaannya: dana awalnya dari mana? Tanpa modal yang jelas, koperasi ini hanya akan jadi papan nama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang dalam hal koperasi, terutama kegagalan banyak Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.
Menurutnya, kesalahan yang sama bisa terulang jika tidak ada strategi baru dan pendekatan pembinaan yang lebih kuat.
“Kita sudah pernah gagal dengan KUD. Jangan sampai Koperasi Merah Putih hanya jadi versi baru dari kegagalan yang sama,” kritiknya.
Sebagai perbandingan, Iswandi menyinggung kasus di daerah Maringa, yang pernah membentuk lebih dari seribu koperasi. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 300 koperasi yang masih aktif.
Baginya, hal tersebut membuktikan bahwa kuantitas koperasi tidak bisa jadi ukuran keberhasilan jika tidak dibarengi dengan kualitas pelaksanaan.
“Jumlah koperasi banyak, tapi yang jalan cuma sedikit. Itu bukti bahwa tanpa pembinaan dan dukungan berkelanjutan, koperasi tidak akan bisa bertahan,” ujarnya.
Menjelang jadwal peluncuran nasional program ini pada 12 Juli 2025, Iswandi mengimbau agar pemerintah daerah tidak terbawa arus euforia dan buru-buru membentuk koperasi tanpa persiapan menyeluruh.
Menurutnya, substansi program jauh lebih penting daripada sekadar mengejar tenggat waktu.
“Kalau belum siap, jangan dipaksakan demi mengejar tanggal launching. Lebih baik matang dulu, baru jalan,” sarannya.
Ia juga menekankan bahwa koperasi yang sehat dan berkelanjutan harus tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat. Prosesnya pun harus melibatkan warga sejak awal, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi program.
“Jangan jadikan program ini sebagai instrumen politik. Biarkan warga yang menentukan kebutuhan mereka. Pastikan SDM-nya ada, modalnya tersedia, dan partisipasi masyarakat berjalan. Baru koperasi itu bisa benar-benar hidup,” tutup Iswandi. (Adv/dprdsamarinda)
