Menarakaltim.com, Samarinda – Kebutuhan akan fasilitas penunjang yang memadai bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda menjadi sorotan serius Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi.
Ia menilai, sampai hari ini, dukungan infrastruktur dari pemerintah belum sebanding dengan semangat dan potensi besar yang dimiliki pelaku usaha lokal.
Menurut Iswandi, salah satu persoalan utama yang harus segera dijawab pemerintah adalah ketiadaan rumah kemasan, fasilitas yang dinilainya sangat vital untuk meningkatkan daya tarik produk di pasar.
Ia menyebut, kualitas kemasan sering kali menjadi penentu utama minat konsumen, apalagi saat produk UMKM bersaing di pasar luar daerah.
“Rumah kemasan itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya besar. Tapi dampaknya luar biasa. Dengan kemasan menarik, produk UMKM kita bisa bersaing lebih percaya diri,” ujarnya, Rabu (09/07/2025).
Tak hanya soal kemasan, Iswandi juga menekankan pentingnya keberadaan galeri khusus yang dapat digunakan sebagai etalase resmi untuk menampilkan berbagai produk unggulan Samarinda.
Menurutnya, selama ini belum ada ruang promosi terpadu yang dapat diandalkan untuk menyambut tamu dari luar daerah atau memperkenalkan kekayaan lokal kepada pelaku industri lainnya.
“Selama ini, kita kebingungan sendiri kalau ada tamu penting dan ingin menunjukkan produk lokal Samarinda. Padahal kalau kita punya galeri, promosi bisa jauh lebih efektif dan berkesan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mendorong Pemkot untuk segera merancang pembangunan creative hub—sebuah ruang kolaboratif yang dapat mempertemukan para pelaku usaha muda dan pelaku ekonomi kreatif.
Menurutnya, fasilitas seperti ini akan menjadi titik temu antara ide dan eksekusi, antara inovasi dan dukungan konkret.
“Creative hub itu tempat tumbuhnya ide-ide segar. Di sana, pelaku UMKM muda bisa berjejaring, berkreasi, dan melahirkan sesuatu yang bernilai jual tinggi,” jelasnya.
Namun tantangan terbesar yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama adalah soal legalitas. Iswandi menyayangkan, masih banyak pelaku UMKM di Samarinda yang belum memiliki badan hukum.
Hal ini, menurutnya, membuat mereka kesulitan menjangkau program bantuan, pelatihan, hingga pendanaan yang bersumber dari pemerintah.
“Faktanya, lebih dari separuh UMKM kita belum punya legalitas. Padahal banyak dari mereka sangat potensial,” ungkapnya prihatin.
Ia meminta agar Dinas terkait segera mengambil langkah aktif untuk memfasilitasi proses legalisasi usaha secara masif, dengan pendekatan yang sederhana, murah, dan mudah diakses.
DPRD, tegasnya, siap mendukung kebijakan tersebut, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran.
“Kalau Dinasnya jemput bola, kami di DPRD siap kawal. Jangan hanya duduk menunggu proposal,” tegasnya.
Bagi Iswandi, kemajuan UMKM bukan hanya soal semangat pelaku usaha, tapi juga tentang kolaborasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, sudah waktunya UMKM Samarinda tak hanya disiapkan untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan bersaing di level yang lebih tinggi.
“Ini saatnya kita serius. UMKM kita tidak boleh berhenti di tataran bertahan hidup. Mereka harus berkembang, bahkan naik kelas,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)
