menarakaltim.com, SAMARINDA – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur yang akrab disapa Hamas, telah resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Desa Bersatu Provinsi Kaltim dalam Musyawarah Daerah I yang digelar di Hotel Puri Senyiur pada Minggu (10/8/2025).

Pelantikan ini disertai dukungan dari berbagai asosiasi perangkat desa seperti AKSI, APDESI, PABPDSI, PAPDESI, DPN PPDI, APEDNAS, KOMPAKDESI, PARADE Nusantara, hingga PPDI Kaltim, menandai lahirnya momentum penting dalam memperkuat koordinasi antardesa demi kemajuan bersama.
Hamas menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar pencapaian jabatan, melainkan amanah berat untuk memperkuat persatuan desa sebagai fondasi pembangunan.

“Ini amanah yang harus diwujudkan melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Desa yang kuat dan bersatu akan melahirkan Kaltim hebat dan Indonesia bermartabat,” ujarnya kepada hadirin.
Komitmennya diwujudkan melalui rencana aksi nyata, dimulai dengan penguatan ekonomi desa melalui inovasi, pemanfaatan potensi lokal, hingga peningkatan kemandirian, agar desa tidak tergantung pada bantuan eksternal.
Dalam koordinasi dengan Pemprov Kaltim, ia mengungkap setiap desa akan memperoleh alokasi dana minimal Rp200 juta dari DPMD serta program tambahan senilai Rp1 miliar dari Gubernur, yang akan digunakan untuk memperkuat usaha ekonomi desa seperti BUMDes di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.
Lebih jauh, ia juga mengupayakan agar produk unggulan desa bisa menembus pasar nasional dan regional melalui pameran dan pemasaran digital yang ditopang pelatihan kewirausahaan dan akses modal berjangka bunga nol persen melalui Jamkrida.
“Produk unggulan desa harus masuk pasar nasional dan regional lewat pameran serta digital marketing. Kami akan fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan akses modal dengan bunga 0% dari Jamkrida,” tegas Hamas.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga jadi salah satu pilar programnya. Ia berancang-ancang menyediakan pelatihan teknis untuk perangkat desa dan masyarakat, seperti manajemen keuangan, perencanaan publik, kemampuan digital, serta pertanian modern. Tiap desa bahkan ditargetkan memiliki akses internet gratis berbasis tenaga surya agar tidak bergantung PLN.
Untuk memperkuat kolaborasi antardesa, Hamas mendorong pembentukan forum diskusi wilayah yang akan mengoptimalisasi potensi peternakan, pertanian, dan usaha koperasi agar hasil pembangunan bisa merata di seluruh desa.
Ia menutup sambutan dengan tekad tinggi dan janji tegas: “Tidak ada kata desa tertinggal di Kaltim. Desa harus menjadi pusat ekonomi rakyat, sumber inovasi, dan benteng persatuan.”
Pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal bagi DPW Desa Bersatu Kaltim untuk menyinergikan seluruh organisasi desa, memperkuat jejaring, dan menjembatani aspirasi dalam satu visi besar yakni mewujudkan desa maju, mandiri, dan berdaya. (RN)

