Menarakaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyambut baik pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Namun, mereka menegaskan pentingnya transparansi anggaran serta evaluasi berkala agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Program CKG hadir sebagai langkah preventif guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mendeteksi dini berbagai penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi serius yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi.
Sementara itu, program MBG yang telah diterapkan di beberapa sekolah di Samarinda bertujuan memastikan asupan gizi anak-anak terpenuhi. Dengan nutrisi yang cukup, diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat. Integrasi antara CKG dan MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menilai program ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini bagus dan patut didukung. Jangan sampai penyakit baru ditangani ketika sudah dalam kondisi parah,” ujarnya, Rabu (26/3/2025).
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan bahwa selama ini BPJS Kesehatan mengalami beban besar, dengan 70 persen anggarannya digunakan untuk pengobatan penyakit tidak menular. Menurutnya, jika program CKG berjalan dengan baik, maka dapat membantu menekan lonjakan biaya kesehatan di Indonesia.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan penugasan Sarjana Penggerak Pembangunan Inklusif (SPPI) sebagai koordinator dapur sehat dalam program MBG. Ismail menegaskan bahwa kebijakan ini tetap sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran, selama dana yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan mengalihkan dana dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Meskipun mendukung penuh implementasi program ini, Ismail menegaskan perlunya evaluasi berkala serta transparansi dalam penggunaan anggaran.
“Harus ada mekanisme evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas program-program baru ini,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sambil berjalan, kita lihat kekurangannya dan lakukan perbaikan agar pelaksanaan program semakin optimal di masa mendatang,” pungkasnya. (Adv)
