menarakaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum merampungkan finalisasi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
“Rapat KUA-PPAS belum selesai dan bakal dilaksanakan besok,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel seusai mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dengan agenda pembahasan mengenai Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu(3/9/2025).
Ekti Imanuel menerangkan ada beberapa poin yang dinilai cukup penting yang disampaikan beberapa peserta rapat sehingga perlu didiskusikan lebih mendalam.
Oleh karena itu, sambungnya, alokasi waktu selama kurun dua hari dinilai belum cukup.
“Dan, kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Banggar untuk memberikan pendapat. Tentu di dalam proses KUA PPAS ini berdasarkan RKPD perangkat daerah dan ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut,” paparnya.
Ekti Imanuel menegaskan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD tadi hanya membahas dan menyusun anggaran dengan angka normatif senilai Rp21.3 triliun. Sedangkan, isu terkait pemangkasan anggaran belum menjadi substansi pembahasan.
“Sekarang kita belum berbicara mengenai pemotongan anggaran tapi anggaran yang masih utuh. Jadi, APBD kita di Rp21.3 triliun. Nanti dalam proses instruksi presiden ke depan baru kita menyesuaikan,” sebutnya.
Kendati diakui bahwa isu mengenai pemangkasan anggaran baru sekadar informasi, namun ia berharap agar ke depan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami pemangkasan anggaran.
“Kita berdoa aja tidak jadi seperti itu,”pungkasnya. (Vin)
