menarakaltim.com, SAMARINDA – Masalah banjir yang terus menghantui sejumlah kawasan di Kota Samarinda mendorong Komisi III DPRD setempat untuk memperkuat dorongan terhadap skema penanganan jangka panjang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan pentingnya membangun pendekatan sistemik dalam pengendalian banjir, alih-alih bergantung pada proyek penanggulangan tahunan yang bersifat tambal sulam.
“Selama ini kita hanya menyelesaikan banjir di satu titik, lalu tahun berikutnya pindah ke lokasi lain tanpa memastikan apakah solusi itu berdampak menyeluruh atau tidak,” ujar belum lama ini.
Rapat tersebut turut membahas capaian serapan anggaran 2025 sekaligus menyusun rencana kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2026. Dalam forum tersebut, Komisi III secara tegas menempatkan isu banjir sebagai agenda mendesak yang memerlukan peta jalan komprehensif.
Menurut Deni, dari enam bidang kerja yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, pengendalian banjir merupakan tantangan terbesar sekaligus paling vital karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga secara langsung.
“Harus ada desain besar yang mengintegrasikan seluruh pekerjaan, bukan parsial. Kita perlu roadmap yang jelas agar bisa menuntaskan persoalan sampai ke akarnya,” tegasnya.
Komisi III juga menyatakan komitmennya untuk mendampingi proses teknis perencanaan, termasuk mendorong dukungan anggaran melalui koordinasi lintas komisi dan badan anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami siap bersinergi dengan PUPR dalam aspek teknis maupun penguatan pembiayaan. Ini bagian dari komitmen untuk membangun kota yang lebih adaptif terhadap bencana,” tambahnya.
Lebih jauh, Deni juga menekankan pentingnya keterbukaan data dari instansi teknis. Menurutnya, data teknis dan pemetaan lapangan harus tersedia secara transparan agar DPRD maupun masyarakat dapat memahami secara jelas penyebab dan solusi dari tiap wilayah terdampak banjir.
“Ketika masyarakat bertanya kenapa daerahnya selalu tergenang, kita bisa jawab dengan data: apa hambatannya, apa penyebab teknisnya, dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Itu bentuk akuntabilitas kita,” tutupnya.(ADV/DPRDSMD/RN)
