Menarakaltim.com, Samarinda — Fenomena banjir dan longsor yang kembali melumpuhkan sejumlah titik di Kota Samarinda menjadi perhatian serius wakil rakyat di parlemen kota. Legislator Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, mengungkapkan kekecewaannya atas pola penanganan bencana yang dinilai hanya aktif ketika musibah sudah terjadi.
Menurutnya, ketergantungan pemerintah kota pada pendekatan kuratif tanpa disertai strategi pencegahan yang matang justru memperbesar risiko yang bisa dihindari sejak awal.
“Kalau kita hanya bergerak setelah ada korban, maka itu bukan mitigasi, tapi reaksi. Sikap ini harus diubah jika kita serius ingin melindungi masyarakat,” tutur Andriansyah, Sabtu (17/5/2025).
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat beberapa kejadian baru-baru ini, termasuk longsor di kawasan Kelurahan Lempake yang menelan korban jiwa, serta insiden serupa di sekitar lokasi pembangunan inlet Terowongan Samarinda. Kejadian tersebut memperlihatkan lemahnya deteksi dan penguatan dini pada wilayah rawan.
Baginya, kegagalan antisipasi bukan hanya berimplikasi pada kerugian material, tapi juga mengikis kepercayaan warga terhadap program pembangunan, khususnya proyek-proyek strategis berskala besar.
“Bayangkan kalau masyarakat merasa tidak aman menggunakan infrastruktur yang baru selesai dibangun. Itu bisa menjadi preseden buruk. Maka penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi soal keamanan dan kesiapan teknis proyek tersebut,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan publik bukan hanya soal pencitraan, tetapi juga soal kejujuran informasi. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah kota lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi riil proyek-proyek vital yang terdampak bencana.
“Jangan ada kesan menutupi. Publik butuh kepastian, bukan sekadar narasi menenangkan. Data teknis harus disampaikan, termasuk langkah konkret yang diambil di lapangan,” imbuh politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Andriansyah juga memastikan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Komisi III terus mendorong evaluasi menyeluruh bersama dinas-dinas teknis agar kebijakan mitigasi di masa mendatang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis pada prediksi risiko yang terukur.
“Cuaca ekstrem bukan hal baru. Tapi ketidaksiapan kita setiap kali bencana datang menunjukkan bahwa sistem kita masih perlu banyak perbaikan,” pungkasnya. (Adv)
