Menarakaltim.com, Samarinda — Hujan lebat yang mengguyur sejak Senin dini hari (12/5/2025) kembali menenggelamkan beberapa kawasan di Samarinda, termasuk Gang 99 di Jalan Suryanata. Fenomena ini mengingatkan bahwa persoalan banjir kota belum sepenuhnya terselesaikan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menilai penanganan selama ini terlalu mengandalkan pekerjaan fisik semata—seperti normalisasi atau betonisasi—tanpa fondasi data ilmiah yang memadai.
“Kita perlu landasan riset yang kokoh sebelum menentukan langkah konkret. Tanpa kajian komprehensif, anggaran dan upaya rawan sia-sia,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Menurut Sani, ada tiga aspek krusial dalam strategi antisipasi banjir:
1. Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti
Setiap skema penanggulangan harus dilandasi hasil penelitian curah hujan, tata guna lahan, dan karakteristik sungai—bukan hanya penawaran solusi instan.
2. Evaluasi Proyek Secara Berkala
Audit rutin diperlukan untuk mengukur efektivitas program sebelumnya—seperti pembebasan lahan di bantaran Sungai Karang Mumus dan penambahan jaringan drainase—agar pembiayaan tak terbuang percuma.
3. Partisipasi Masyarakat Aktif
Inisiatif warga, mulai dari kampung siaga banjir hingga gotong-royong bersihkan saluran air, harus diperluas dan dipadukan dalam rencana pemerintah.
“Penanganan banjir bukan soal menuangkan beton atau membuat sodetan saja. Kita perlu membangun kesadaran kolektif, masyarakat, akademisi, dan pemerintah harus berkolaborasi berdasarkan data ilmiah,” tegas Sani.
Proyek jangka panjang yang digagas era Wali Kota Andi Harun, termasuk pelebaran bantaran SKM dan perbaikan drainase, memang masih berlanjut. Namun, Sani mengingatkan, tanpa evaluasi berkala dan pelibatan warga secara sistematis, dampak positifnya akan terhambat.
Dengan memadukan riset mendalam, review proyek, dan edukasi publik, Sani optimistis Samarinda bisa memutus siklus banjir tahunan.
“Ketika kebijakan didukung bukti ilmiah dan masyarakat berdaya, baru banjir bisa diminimalkan secara berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
