menarakaltim.com Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menanggapi wacana efisiensi anggaran yang tengah digodok pemerintah pusat.
Ia menilai pemangkasan anggaran tersebut tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat provinsi maupun kota, termasuk Samarinda.
“Kalau bicara efisiensi, yang paling besar itu ada di pusat, khususnya kementerian. Untuk daerah, termasuk Kalimantan, porsi pemangkasan ini dibagi ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia,” jelas Deni, Rabu (26/2/2025).
Ia mengungkapkan, dari total efisiensi anggaran nasional yang mencapai sekitar Rp300 triliun, sebanyak Rp50 triliun dibagi untuk seluruh daerah di Kalimantan.
“Artinya, untuk Kalimantan Timur, dampaknya tidak besar karena pembagiannya merata dengan daerah lain,” ucapnya.
Ia juga menyinggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang mencapai Rp25 triliun. Menurutnya, pemangkasan hingga Rp500 miliar sekalipun masih tergolong aman untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau di provinsi, dengan APBD sebesar itu, pemangkasan tidak akan mengganggu program-program prioritas,” tambahnya.
Sementara untuk Kota Samarinda, Deni menyebut pihaknya masih menunggu kepastian angka dari Pemerintah Kota. Informasi sementara yang diterimanya, Samarinda kemungkinan terkena efisiensi anggaran sekitar Rp250 miliar, yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalau angka pastinya kami masih tunggu. Nanti akan kita bahas seberapa besar potongannya dan bagaimana dampaknya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kalau pun ada pemangkasan, biasanya yang terdampak adalah OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Ia menambahkan, OPD dengan anggaran kecil kemungkinan tidak akan terdampak signifikan.
“Yang pasti, kita akan prioritaskan agar efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan publik,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMD/AK)
