menarakaltim.com, Samarinda – Rapat audiensi di DPRD Kota Samarinda pada Kamis (27/2/2025) berlangsung panas. Puluhan pekerja proyek Teras Samarinda, yang belum menerima gaji lebih dari satu tahun, menyampaikan keluhan mereka.
Situasi semakin memanas ketika diskusi tak kunjung menemukan solusi konkret, bahkan memicu ekspresi kekecewaan dari anggota DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini bukan hanya sekadar masalah uang, tetapi berdampak pada berbagai aspek kehidupan buruh.
“Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kesehatan mereka, pendidikan anak-anak, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Kita bicara tentang 80 lebih pekerja yang sudah terlalu lama tidak mendapat hak mereka,” tegas Abdul Rohim.
Menurutnya, permasalahan ini sudah berlarut-larut, sementara nilai gaji yang belum dibayarkan tidaklah besar jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap para pekerja. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan lamban dalam menyelesaikan masalah ini.
“Bagaimana mungkin ini terus berulang tanpa ada penyelesaian? Pemerintah harus turun tangan. Kalau memang kontraktor bermasalah, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas, termasuk memberi sanksi, bahkan mem-blacklist mereka,” ujarnya dengan nada kecewa.
Dalam audiensi itu, seorang istri buruh, Rina, turut menyampaikan kesedihannya. Ia mengaku harus tinggal di gudang bersama anaknya karena suaminya belum menerima gaji.
“Kami tinggal di gudang, sebentar lagi puasa. Saya mau cari tempat tinggal yang layak, anak saya harus bayar sekolah. Sampai kapan kami harus menunggu?” ungkapnya sambil menangis.
DPRD berencana mengambil langkah terakhir dengan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi. Abdul Rohim menegaskan, jika tidak ada langkah konkret setelah pertemuan tersebut, maka DPRD akan mendorong penyelesaian melalui jalur hukum.
“Kami ingin ini menjadi pertemuan terakhir yang membahas masalah ini. Pemerintah harus segera bertindak, jangan sampai pekerja terus menjadi korban. Kita butuh solusi, bukan hanya janji,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMD/AK)
