menarakaltim.com, Samarinda – Akses air bersih yang belum merata di Samarinda, khususnya di Kecamatan Palaran dan Loa Janan Ilir, masih menjadi perhatian serius.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, menilai keterbatasan jaringan pipa sekunder menjadi salah satu kendala utama dalam distribusi air bersih di wilayah tersebut.
Menurut Elnatan, kondisi ini memaksa sebagian besar warga mengandalkan sumur bor atau membeli air dari penyedia swasta dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan layanan resmi dari PDAM.
“Masalah utama bukan pada ketersediaan air, tetapi bagaimana distribusinya. Selain itu, adanya pengelolaan air oleh pihak swasta di beberapa daerah juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar Elnatan, Sabtu (15/3/2025).
Saat ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu menyuplai air ke rumah tangga yang berada dalam radius 100 meter dari jaringan pipa sekunder.
Warga yang tinggal lebih jauh sering kali mengalami tekanan air yang lemah hingga pasokan yang tidak stabil. Akibatnya, mereka harus mencari sumber air alternatif dengan biaya lebih mahal.
DPRD Samarinda terus menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan air bersih.
Warga berharap pemerintah segera memperluas jaringan layanan agar seluruh permukiman bisa mendapatkan akses air bersih yang layak.
Elnatan menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pemerataan layanan ini adalah keterbatasan anggaran serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai.
“Banyak aspirasi masyarakat yang masuk ke kami terkait persoalan ini, tetapi tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan perencanaan matang serta dukungan anggaran yang cukup,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda akan terus mengawal realisasi program pemerintah dalam memperluas akses air bersih.
Salah satu strategi yang sedang diupayakan adalah mendorong tambahan anggaran dari pemerintah pusat serta menggandeng pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur air bersih.
“Kami akan memastikan program ini berjalan sesuai target. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pihak terkait sangat penting agar pemerataan akses air bersih di Samarinda bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (Adv)
