menarakaltim.com, SAMARINDA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Meski demikian, program ini juga memunculkan sejumlah catatan kritis yang dinilai perlu dikaji secara matang agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Kepala MI Ma’arif NU 02 Samarinda, Holidin, menyampaikan apresiasinya terhadap Program MBG yang diinisiasi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.
Hal tersebut ia sampaikan kepada menarakaltim.com usai menghadiri kegiatan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Sambutan, Kamis (29/1/2026).
“Kami menyambut baik Program MBG dari pemerintah melalui Badan Gizi Nasional,” ujar Holidin.
Ia menjelaskan, antusiasme terhadap program ini muncul karena respons yang sangat positif dari peserta didik maupun para guru.
Di lingkungan MI Ma’arif NU 02 Samarinda, sebanyak 334 siswa serta 23 guru dan pegawai merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
Menurut Holidin, Program MBG tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) peserta didik melalui pemenuhan gizi, tetapi juga membantu pemenuhan kebutuhan makan siang para guru.
“Alhamdulillah, semua siswa dan guru terfasilitasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada MBG dan SPPG Sindangsari, serta kepada Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya Program MBG ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Holidin juga menyampaikan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian bersama.
Catatan tersebut mencakup aspek sosial ekonomi, administrasi sekolah, serta potensi dampaknya terhadap proses kegiatan belajar mengajar.
Dari sisi sosial ekonomi, ia menilai Program MBG berpotensi memengaruhi pendapatan para pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada aktivitas kantin sekolah.
Sementara dari aspek administrasi, program ini dikhawatirkan dapat menambah beban kerja guru, terutama karena kemungkinan berkurangnya waktu istirahat.
Selain itu, proses distribusi makanan juga dinilai berpotensi mengganggu jam belajar mengajar apabila tidak diatur dengan baik.
“Implikasi negatif ini perlu dipikirkan secara matang agar dapat dicarikan solusi yang tepat,” tegas Holidin. Ia menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan, khususnya terkait mekanisme distribusi MBG di lingkungan sekolah.
Holidin berharap Program MBG dapat berjalan secara efektif dan lancar, kekurangan yang ada dapat diinventarisasi, serta solusi yang tepat bisa segera diterapkan.
Dengan demikian, hak peserta didik untuk belajar tetap terpenuhi, dan para guru juga tetap memperoleh haknya serta mendapatkan tambahan wawasan dari program konsumsi bergizi tersebut.
“Harapannya, semua pihak bisa merasakan manfaat program ini secara berimbang,” pungkasnya. (Vin)
