menarakaltim.com, TENGGARONG – Dalam upaya memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, melakukan kunjungan langsung ke dapur MBG yang berlokasi di Jalan Panjaitan, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan SD Negeri 003 Tenggarong, pada Selasa (14/10/ 2025).
Dalam kegiatan tersebut, Aji Mirni Mawarni didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Kunjungan ini menjadi bentuk nyata komitmen Aji Mirni Mawarni untuk mendukung dan mengawal program MBG agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Ditemui awak media seusai melakukan peninjauan, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Kalimantan Timur ini menegaskan pentingnya pengawasan serta penyusunan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang disajikan kepada masyarakat.
“Kita akan terus mendukung pemerintah dalam program ini. Program MBG merupakan program kerakyatan yang harus didukung. Ketika muncul pemberitaan miring tentang keracunan makanan, kami turun ke lapangan untuk memperkuat pengawasan agar hal tersebut tidak terulang. Kami juga sedang menyusun regulasi agar pelaksanaannya semakin baik, dan harapannya masyarakat bisa menerima program MBG ini dengan penuh kepercayaan,” ujar Aji Mirni Mawarni.
Ia juga mengapresiasi antusiasme dan dukungan masyarakat Kutai Kartanegara terhadap program MBG.
Menurutnya, meskipun dampak peningkatan gizi anak tidak bisa dirasakan secara instan, efek positifnya akan terlihat dalam jangka panjang. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga telah mulai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Menariknya, Aji Mirni juga menyoroti pentingnya sinergi antara program MBG dengan Koperasi Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan. Menurutnya, jika sinergi ini berjalan, maka akan tercipta perputaran ekonomi kerakyatan yang sehat.
“Jika Koperasi Merah Putih menjadi pemasok bahan pangan MBG dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal, maka hulu dan hilir perekonomian rakyat akan saling menguatkan. Ini bukan hanya tentang gizi, tapi juga tentang ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis hingga tingkat kecamatan.
Tujuannya agar pelaksanaan program ini bisa dikawal secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan.
“Di Kukar, saat ini sudah ada 10 dapur MBG yang beroperasi, dan sekitar 4 hingga 6 lagi dalam proses persetujuan untuk segera berjalan. Namun, kami menyadari bahwa wilayah Kukar yang sangat luas membutuhkan kebijakan khusus, terutama di daerah-daerah terpencil,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, Satgas MBG tingkat kecamatan dipimpin oleh camat yang berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan distribusi dan pelaksanaan program berjalan efektif.
Sunggono juga menambahkan bahwa 40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur berasal dari Kutai Kartanegara, sehingga daerah ini memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan regional.
“Insya Allah Kukar mampu memasok kebutuhan pangan untuk MBG. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Koperasi Merah Putih agar pasokan bahan pangan dari petani lokal bisa tersalurkan langsung ke dapur-dapur MBG di seluruh kecamatan,” tutupnya.(ADV/PROKOMKUKAR/Vinsen).
