Menarakaltim.com, Samarinda — Polemik soal dugaan praktik monopoli penjualan seragam sekolah di Samarinda kembali menjadi perhatian publik. Berbagai keluhan dari wali murid bermunculan, terutama menyangkut harga seragam yang dinilai mahal dan tidak transparan.
Fenomena ini mendorong Komisi IV DPRD Kota Samarinda untuk angkat suara. Mereka menilai bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk merespons keresahan masyarakat sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas di lingkungan pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar tidak tinggal diam dan segera menyusun langkah-langkah konkret untuk mengakhiri praktik yang dinilai tidak sehat ini.
“Banyak laporan masuk ke kami tentang kewajiban membeli seragam di sekolah dengan harga yang dianggap di luar kewajaran. Pemerintah perlu segera menyusun aturan tegas untuk mencegah praktik tidak sehat seperti ini,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, permasalahan utama terletak pada tidak adanya standar harga yang berlaku dan minimnya pengawasan terhadap pihak sekolah maupun penyedia seragam. Ia menilai perlu adanya pendataan menyeluruh serta pembatasan harga yang masuk akal.
“Contoh saja, kalau harga wajar seragam batik sekolah berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp170 ribu, maka jika dijual lebih dari itu dan diwajibkan oleh sekolah, sudah bisa dikategorikan pungutan liar,” tegasnya.
Lebih jauh, Harminsyah menyarankan agar Pemkot tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga ikut membantu meringankan beban orang tua melalui program subsidi seragam. Apalagi, momen tahun ajaran baru kerap menjadi periode yang memberatkan ekonomi keluarga.
“Tidak semua wali murid berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan solusi, bukan justru menambah beban,” tambahnya.
Ia menilai, penyelesaian cepat dari pemerintah sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Selain itu, intervensi ini juga akan memperkuat posisi pemerintah sebagai pengayom publik yang berpihak pada keadilan sosial.
“Langkah cepat dan terukur dari pemerintah sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)
