Menarakaltim.com, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang menggratiskan pembagian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk seluruh jenjang pendidikan mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan Pemkot dalam memperkuat layanan pendidikan sekaligus menekan beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua.
“Langkah ini sangat positif karena langsung menyentuh kebutuhan dasar siswa. Ini bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menjawab tantangan mahalnya biaya pendidikan,” kata Novan, Rabu (09/07/2025).
Ia menilai, dengan tidak lagi membebankan pembelian LKS kepada orang tua, maka terdapat ruang lebih bagi keluarga untuk mengalokasikan dana pendidikan lainnya, seperti perlengkapan sekolah dan transportasi.
Bagi Novan, ini bukan sekadar program pembagian buku, melainkan wujud konkret dari visi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Tak hanya itu, Novan juga menyoroti mekanisme distribusi LKS yang menurutnya sudah dirancang dengan sistem pendataan berbasis “by name by address”. Sistem ini memungkinkan buku langsung diterima oleh siswa yang tercatat resmi di setiap satuan pendidikan, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan.
“Dengan pendekatan yang tepat sasaran, kita bisa pastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam menerima bantuan ini,” jelasnya.
Soal pendanaan, Novan menegaskan bahwa program ini telah dialokasikan dalam APBD melalui anggaran rutin pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan belanja pendidikan minimal 20 persen dari total APBD memang diarahkan untuk mencakup kebutuhan seperti ini, agar akses belajar makin merata.
“Pengadaan LKS gratis ini memang sudah masuk dalam belanja wajib sektor pendidikan. Jadi bukan tiba-tiba, tapi memang bagian dari perencanaan yang matang,” ucap politisi muda tersebut.
Namun demikian, Novan juga memberi catatan penting agar program tidak berhenti pada urusan distribusi saja. Ia mendorong adanya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi pemerataan penerima maupun efektivitas penggunaan buku di ruang kelas.
“DPRD tentu tidak akan lepas tangan. Kami akan mengawal agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, bukan hanya formalitas distribusi tapi juga berdampak langsung pada proses belajar-mengajar,” tegasnya. (Adv/dprdsamarinda)
