Menarakaltim.com, Samarinda – Iklim demokrasi di Kota Samarinda kembali menjadi perbincangan hangat menyusul meningkatnya penggunaan akun anonim untuk menyerang balik para pengkritik pemerintah. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, angkat bicara dan mengecam keras praktik semacam ini yang menurutnya sangat merugikan kehidupan demokratis.
Ia menyoroti pola serangan yang cenderung diarahkan kepada tokoh-tokoh yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemkot, terutama proyek-proyek strategis. Alih-alih mendapat tanggapan argumentatif, kritik tersebut justru dibalas dengan narasi negatif yang personal melalui media sosial.
“Jika pemerintah enggan menerima kritik, maka itu adalah kemunduran demokrasi. Kritik merupakan wujud kepedulian, bukan bentuk perlawanan,” kata Adnan, Selasa (22/4/2025).
Ia menambahkan bahwa DPRD, sebagai lembaga legislatif, tidak berdiri sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra pengawasan. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengungkap bahwa serangan semacam ini bukan sekadar wacana, tetapi telah dirasakan langsung oleh para legislator. Ia menyebut kasus Anggota Komisi IV, Bang Anhar, sebagai contoh konkret. Usai menyuarakan kritik terhadap proyek seperti Teras Samarinda, Pasar Pagi, dan pembangunan terowongan, Anhar justru menjadi sasaran isu pribadi yang menyimpang.
“Ketika seseorang baru saja angkat bicara soal proyek publik, lalu tiba-tiba diserang dengan tuduhan pribadi seperti isu perselingkuhan, itu bukan debat publik, tapi upaya pembunuhan karakter,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut dua akun media sosial, yakni “Bambu Pemersatu” dan “@hukum_aja_dulu”, yang secara konsisten aktif menyerang individu-individu kritis dengan narasi menyesatkan. Jika hal ini dibiarkan tanpa kontrol, lanjut Adnan, justru akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Bila benar ada keterlibatan pemerintah atau pembiaran terhadap aktivitas buzzer, tentu itu sangat disesalkan. Pemerintah harusnya jadi teladan dalam berdialog secara sehat,” ujarnya.
Meski demikian, Adnan menyatakan tidak akan mundur menghadapi tekanan dari para buzzer. Sebagai wakil rakyat, ia merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan serangan digital.
“Ini bagian dari tugas saya. Saya akan tetap menyuarakan yang menurut saya benar, berapa pun banyaknya yang menyerang,” ucapnya mantap.
Adnan pun mengingatkan bahwa Pemilu dan Pilkada telah usai, dan seharusnya semua pihak beralih pada agenda membangun daerah, bukan melanggengkan konflik politik yang tak produktif. Ia mengajak masyarakat untuk menolak narasi provokatif yang disebar oleh akun tak bertanggung jawab.
“Kita jangan terjebak dalam kebencian politik. Kalau tidak puas hasil Pemilu, mari siapkan diri lagi untuk 2030. Tapi jangan sekarang malah memperkeruh suasana,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar bersikap kritis secara sehat dan konstruktif, dengan menyertakan solusi dalam setiap kritik. Pemerintah pun, menurutnya, semestinya membuka ruang dialog ketimbang membungkam suara yang berbeda.
“Kritik yang disampaikan dengan data dan tawaran solusi itu sangat berharga. Pemerintah justru harus menyambutnya dengan terbuka,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Adnan menegaskan bahwa demokrasi hanya akan tumbuh subur jika ruang perbedaan tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa membungkam kritik bukan hanya berbahaya, tapi juga berpotensi memisahkan masyarakat dari proses pembangunan yang partisipatif.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau kita menutup telinga, maka bukan demokrasi yang kita jalankan, tapi otoritarianisme terselubung,” tutupnya. (*)
