menarakaltim.com, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Kota Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat hearing pada Selasa (4/3/2025) di Kantor DPRD Samarinda.
Rapat ini dihadiri oleh Talent Skill Center (TSC), Dinas Pendidikan, serta Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Eka Cahaya Adi. Namun, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang turut diundang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan pentingnya peran balai pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Samarinda.
“Indikator kinerja utama Wali Kota adalah meningkatkan SDM, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan angka harapan hidup. Namun, pengangguran di kota ini masih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan agar masyarakat bisa lebih siap masuk ke dunia kerja,” ujar Sri Puji Astuti.
Ia juga menyoroti bahwa program pelatihan vokasi yang ada selama ini belum berjalan optimal. Oleh karena itu, DPRD Samarinda mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kerja sama dengan BPVP melalui Memorandum of Understanding (MoU) agar lebih banyak warga yang bisa mengakses pelatihan keterampilan.
Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahaya Adi, menjelaskan bahwa balai pelatihan mereka terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat ijazah.
“Siapa pun bisa mendaftar, asalkan memiliki KTP dan bisa beraktivitas untuk mengikuti pelatihan. Proses pendaftarannya pun mudah, cukup melalui media sosial BPVP Samarinda di Instagram, Facebook, atau TikTok,” jelasnya.
BPVP Samarinda juga menyediakan berbagai jenis pelatihan, termasuk pelatihan konten kreator dan digital marketing, yang bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan di era digital.
“Kami memiliki program pelatihan tata kelola media sosial, cara berjualan di marketplace seperti Shopee dan TikTok, serta teknik informasi dan komunikasi. Ini untuk membantu masyarakat agar bisa mendapatkan penghasilan melalui platform digital,” tambahnya.
Eka Cahaya Adi juga membedakan antara BPVP dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berada di bawah koordinasi Dinas Ketenagakerjaan.
“Perbedaannya, kami di BPVP lebih fokus pada vokasi, dari tidak tahu menjadi bisa. Bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi langsung memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja,” tegasnya.
Sri Puji Astuti menambahkan bahwa salah satu tantangan dalam program pelatihan ini adalah minimnya minat masyarakat, terutama mereka yang sudah terbiasa mendapatkan penghasilan dengan cara-cara yang kurang produktif.
“Tugas kami adalah mensosialisasikan program ini hingga ke tingkat RT dan kecamatan agar lebih banyak masyarakat yang bersedia mengikuti pelatihan, baik untuk soft skill maupun hard skill,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti data anak putus sekolah di Kota Samarinda yang masih tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, ada sekitar 700 anak yang tidak bersekolah di usia sekolah. Dari jumlah tersebut, baru 97 anak yang berhasil dijaring untuk mengikuti program pendidikan paket A, B, dan C.
“Dengan adanya pelatihan keterampilan yang dibiayai oleh BPVP, kami berharap anak-anak ini tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga keterampilan kerja yang bisa menunjang masa depan mereka,” ungkapnya.
Ke depan, DPRD Samarinda berharap program peningkatan keterampilan ini dapat berjalan lebih efektif, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kerja sama yang lebih erat dengan BPVP dan OPD terkait. (ADV/DPRDSMD/AK)
