menarakaltim.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Perekonomian bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual pada Senin (13/10/2025).
Rakor tersebut membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Kebersihan dan Kesehatan Pengolahan Hewan Ternak untuk Pangan, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini diikuti dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa harga beras nasional saat ini tergolong stabil, dan ketersediaannya masih cukup baik.
“Insyaallah hingga akhir tahun tidak ada impor. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah mencapai swasembada beras,” ujar Tito.
Meski demikian, Tito juga menyoroti adanya sedikit kenaikan inflasi pada bulan September 2025 dibandingkan Agustus, dari 2,31% menjadi 2,65% (year on year).
Beberapa daerah bahkan mengalami penurunan harga, namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 5,01%, disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,59%.
Kenaikan inflasi month-to-month sebesar 0,21% terutama disebabkan oleh naiknya harga cabe dan daging ayam ras.
“Kedua komoditas ini banyak diproduksi di dalam negeri, namun distribusinya belum optimal,” jelas Tito.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan hasil Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-2 Oktober 2025.
Ia menuturkan, penyumbang utama inflasi sejak September masih berasal dari cabe merah, ayam ras, dan emas perhiasan.
“Sejak Januari hingga September 2025, harga emas perhiasan naik delapan kali. Hampir setiap bulan terjadi kenaikan,” ujar Amalia.
Amalia juga menambahkan, dari data IPH terbaru, 17 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara 21 provinsi mengalami penurunan.
Kenaikan IPH tertinggi terjadi di DKI Jakarta, diikuti Riau dan Sumatera Selatan, dengan komoditas utama penyumbang inflasi yakni cabe merah, cabe rawit, bawang merah, serta daging ayam ras.
Sebaliknya, penurunan IPH di sejumlah provinsi disebabkan oleh turunnya harga beras, cabe merah, dan cabe rawit.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kutai Kartanegara, diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga, distribusi pangan, serta pengendalian inflasi di daerah.
Langkah konkret yang dihasilkan dari rapat ini menjadi acuan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat menjelang tahun 2026.(ADV/PROKOMKUKAR/Vinsen).
