menarakaltim.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui program unggulan GratisPol (Gratis untuk Pelayanan Optimal).
Program ini akan dijalankan serentak dengan proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025/2026 yang kini menggunakan istilah baru: SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru).
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan SPMB telah mencapai tahap akhir dan siap digelar pada pertengahan tahun ini.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak-anak Kaltim tanpa terkendala biaya.
“GratisPol adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat. Kita tidak ingin ada anak-anak yang terhambat pendidikannya hanya karena beban biaya sekolah,” kata Armin usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Dalam implementasinya, Pemprov Kaltim telah menyisihkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk mendanai program ini pada tahap awal. Alokasi ini akan langsung dikucurkan bersamaan dengan pelaksanaan SPMB 2025.
Istilah SPMB sendiri, jelas Armin, merupakan penyegaran dari sebutan PPDB yang selama ini digunakan. Meski istilah berubah, substansi tetap sama: menjamin akses merata dan adil terhadap layanan pendidikan formal.
“Nama bisa berubah, tapi esensinya tetap. Yang penting bagaimana kita bisa memastikan anak-anak di seluruh wilayah Kaltim tidak tertinggal dalam pendidikan. Itu prioritas kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Disdikbud juga mendorong partisipasi sekolah swasta untuk ikut menyukseskan misi pendidikan gratis ini. Lewat skema BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), sekolah-sekolah swasta diharapkan menerapkan prinsip GratisPol seperti halnya sekolah negeri.
“BOSDA bukan hanya untuk menambal kebutuhan operasional, tapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. Tidak adil jika hanya sekolah negeri yang bisa gratis,” ujar Armin.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, serta masyarakat akan menjadi pendorong kuat tercapainya pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas di Kaltim.
“Visi kita ke depan adalah membangun SDM unggul, berdaya saing tinggi, dan bebas dari hambatan ekonomi dalam meraih pendidikan,” pungkasnya. (RN)
