menarakaltim.com, SAMARINDA — Aksesibilitas menjadi kunci dalam memajukan sektor pariwisata. Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi antara DPRD Samarinda bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Panitia Khusus (Pansus) II, yang digelar Rabu kemarin (7/5/2025).
Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menekankan perlunya strategi konkret dari pemerintah kota untuk memastikan wisatawan dapat menjangkau destinasi favorit dengan mudah.
Menurutnya, ketersediaan moda transportasi publik yang andal dan terintegrasi akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Kalau kita ingin sektor pariwisata berkembang, maka konektivitas harus jadi prioritas. Transportasi publik yang nyaman, aman, dan tepat waktu mutlak dibutuhkan. Pemerintah bisa mengelola sendiri armadanya atau bekerja sama dengan operator swasta,” ucap Viktor.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang sistem transportasi massal berbasis listrik sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Skema ini tidak hanya menjawab kebutuhan wisatawan, tetapi juga mendukung upaya kota dalam mengurangi emisi karbon.
Rencana ini juga disinergikan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata.
“Kita ingin memastikan rancangan transportasi ini sejalan dengan visi pengembangan pariwisata kota secara menyeluruh,” jelas Manalu.
Ia menambahkan, rencana pengadaan armada bus listrik telah disusun untuk melayani dua trayek utama serta dua jalur pendukung (feeder), dengan total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Penggunaan energi listrik pada kendaraan ini juga merespons amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Meski demikian, pembiayaan masih menjadi tantangan besar. Dishub berharap skema ini dapat dimasukkan dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 agar segera terealisasi.
“Transportasi publik bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat dan wisatawan. Ini bisa jadi salah satu legacy kepala daerah di bidang pelayanan publik,” tambahnya.
Pansus II DPRD pun menyatakan kesiapan mereka untuk mengadopsi rencana tersebut ke dalam draf Raperda yang sedang disusun.
Selain memperlancar mobilitas wisatawan, transportasi publik yang efektif juga dinilai mampu mengurangi beban kendaraan pribadi dan menciptakan wajah baru pariwisata Samarinda yang lebih ramah lingkungan. (ADV/DPRDSMD/RN)
